Selasa, 23 April 2013
Srie: Kelompok Peminatan Dimulai Kelas X SMA, Guru BK SM...
Srie: Kelompok Peminatan Dimulai Kelas X SMA, Guru BK SM...: Srie, - Usai pelaksanaan tahap uji publik yang berakhir pada 23 Desember 2012 lalu, Kemendikbud telah memutuskan untuk menggunakan pola ...
Srie: Beban Kian Berat, Pemerintah Akan Ganti Skema Pens...
Srie: Beban Kian Berat, Pemerintah Akan Ganti Skema Pens...: Srie, - Akibat beban anggaran yang terus bertambah berat, saat ini pemerintah berencana akan mengubah skema program pembayaran pensi...
Srie: Mendikbud: Kemungkinan UN Akan Dihapus
Srie: Mendikbud: Kemungkinan UN Akan Dihapus: Srie, - Rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 yang akan dimulai pada Juli, tahun ini, dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap keberadaa...
Rabu, 17 April 2013
Selasa, 16
April 2013 | 14:56 WIB
Guru dan Kepala Sekolah Nilai
Kebijakan UN Sangat Tidak Tepat
JAKARTA, KOMPAS.com -
Guru, kepala sekolah, dan pengawas menganggap kebijakan ujian nasional (UN)
tidak tepat. Namun, pemerintah tetap memaksakan kebijakan UN meskipun layanan
pendidikan pada siswa belum terstandar secara nasional.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
(PB PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Selasa (16/4/2013), mengatakan, tahun 2012 PB
PGRI secara internal melakukan survei tentang UN pada guru, kepala sekolah, dan
pengawas. Hasilnya tergambar sebagai berikut: guru sebanyak 28,57 persen
menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86 persen sangat tidak
tepat.
Kepala sekolah mengangap kebijakan UN tidak tepat 26,15
persen, dan 49.23 persen menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat. Adapun
pengawas sebanyak 27 persen menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat
tidak tepat 41,77 persen.
Menurut Sulistiyo,
penilaian itu disebabkan UN tidak berhasil meningkatkan semangat
belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan
mental koruptif pada anak. "Meski demikian banyak keberatan dan dampak
buruknya, pemerintahan tetap melaksanakan UN setiap tahun. Bahkan pada 2013
nilai UN menjadi salah satu komponen yang menentukan untuk masuk perguruan
tinggi tanpa melalui tes (SMNPTN)," kata Sulistiyo.
Akan tetapi, pelaksanaan UN tiap tahun penuh masalah. Puncak
kekacauan UN terjadi tahun ini sehingga 11 provinsi tidak bisa serentak
mengikuti UN. PGRI, lanjut Sulistiyo, menganggap bahwa kekacauan UN tahun ini
bukan sekadar persoalan teknis, tetapi lebih daripada itu adalah masalah
humanis, masalah manusia atau human error.
"Karut marut UN merupakan cerminan dari tidak
kapabelnya manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meng-handle
amanah dan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan nasional," kata
Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, fenomena UN 2013 ini hendaknya
menyadarkan kita bahwa adalah muskil
mengharapkan kemajuan bangsa ini dengan mempercayakan pendidikan pada
pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Sementara itu, kita tahu bahwa pendidikan adalah episentrum yang sangat
menentukan perjalanan bangsa ini pada masa mendatang.
Editor :
Rusdi Amral
Selasa, 16 April 2013
IWAN2REAL: Cara - Cara Pengecekan DATA GURU / NUPTK / Dapodik...
IWAN2REAL: Cara - Cara Pengecekan DATA GURU / NUPTK / Dapodik...: IWAN2REAL. Pengecekan DATA GURU / NUPTK / Dapodik - Pengecekan data seperti ini memanglah sangat penting, dan sangat fatal akibatnya bi...
Langganan:
Postingan (Atom)