Selasa, 16
April 2013 | 14:56 WIB
Guru dan Kepala Sekolah Nilai
Kebijakan UN Sangat Tidak Tepat
JAKARTA, KOMPAS.com -
Guru, kepala sekolah, dan pengawas menganggap kebijakan ujian nasional (UN)
tidak tepat. Namun, pemerintah tetap memaksakan kebijakan UN meskipun layanan
pendidikan pada siswa belum terstandar secara nasional.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
(PB PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Selasa (16/4/2013), mengatakan, tahun 2012 PB
PGRI secara internal melakukan survei tentang UN pada guru, kepala sekolah, dan
pengawas. Hasilnya tergambar sebagai berikut: guru sebanyak 28,57 persen
menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86 persen sangat tidak
tepat.
Kepala sekolah mengangap kebijakan UN tidak tepat 26,15
persen, dan 49.23 persen menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat. Adapun
pengawas sebanyak 27 persen menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat
tidak tepat 41,77 persen.
Menurut Sulistiyo,
penilaian itu disebabkan UN tidak berhasil meningkatkan semangat
belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan
mental koruptif pada anak. "Meski demikian banyak keberatan dan dampak
buruknya, pemerintahan tetap melaksanakan UN setiap tahun. Bahkan pada 2013
nilai UN menjadi salah satu komponen yang menentukan untuk masuk perguruan
tinggi tanpa melalui tes (SMNPTN)," kata Sulistiyo.
Akan tetapi, pelaksanaan UN tiap tahun penuh masalah. Puncak
kekacauan UN terjadi tahun ini sehingga 11 provinsi tidak bisa serentak
mengikuti UN. PGRI, lanjut Sulistiyo, menganggap bahwa kekacauan UN tahun ini
bukan sekadar persoalan teknis, tetapi lebih daripada itu adalah masalah
humanis, masalah manusia atau human error.
"Karut marut UN merupakan cerminan dari tidak
kapabelnya manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meng-handle
amanah dan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan nasional," kata
Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, fenomena UN 2013 ini hendaknya
menyadarkan kita bahwa adalah muskil
mengharapkan kemajuan bangsa ini dengan mempercayakan pendidikan pada
pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Sementara itu, kita tahu bahwa pendidikan adalah episentrum yang sangat
menentukan perjalanan bangsa ini pada masa mendatang.
Editor :
Rusdi Amral